Sepanjang tahun 2023, penerapan teknologi co-firing di sederet pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia terbukti berhasil memangkas emisi karbon yang dihasilkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa program co-firing yang diimplementasikan di 43 PLTU pada tahun 2023 telah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 1,05 juta ton CO2e.
“Co-firing ada di 43 lokasi yang sudah kami implementasikan ada 991 ribu ton pemakaian biomassa, memproduksi 1,04 TWh (terawatt hour) green energy kemudian ada pengurangan emisi 1,05 juta ton CO2,” jelas Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, seperti dikutip dari Antara.
Menurut Jisman, capaian tersebut menjadi bukti bahwa program co-firing telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Kementerian ESDM juga melihat program co-firing ini sebagai salah satu solusi potensial untuk meningkatkan bauran EBT tanpa harus menambah jumlah pembangkit baru.
Seperti yang sudah disebutkan, saat ini sudah ada 43 PLTU yang menerapkan co-firing. 13 di antaranya terletak di Jawa, 10 di Sumatera, 8 di Kalimantan, 7 di Sulawesi, dan 5 di Nusa Tenggara serta Papua.
Sejauh ini, Kementerian ESDM sudah menargetkan penambahan tiga PLTU di tahun 2024, sehingga total akan ada 47 PLTU di Indonesia yang mengimplementasikan co-firing.
Sebagai informasi, co-firing merupakan proses pembakaran campuran bahan bakar fosil dengan bahan bakar EBT seperti biomassa, biogas, atau hidrogen.
Di PLTU, program ini dilakukan dengan mencampur biomassa seperti serbuk gergaji, sekam padi, dan cangkang sawit dengan batu bara. Dengan kata lain, yang dibakar bukan sepenuhnya batu bara murni.
Selain beralih ke sumber energi bersih, dekarbonisasi juga diwujudkan dengan meminimalkan emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga fosil, dan co-firing terbukti punya dampak yang cukup signifikan.
Kendati demikian, co-firing tetap tidak bisa dijadikan justifikasi untuk selamanya bergantung pada PLTU. Bagaimana pun juga, pensiun dini PLTU tetap harus menjadi prioritas dalam upaya transisi ke energi bersih.
