Sebagai negara kepulauan besar dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia telah menetapkan langkah strategis dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi karbon.
Melalui serangkaian kebijakan dan regulasi, pemerintah Indonesia berupaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus mengundang partisipasi aktif dari investor dan pelaku industri.
Artikel ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan dan regulasi terkait pajak karbon, perdagangan karbon, dan penangkapan serta penyimpanan karbon di Indonesia, yang penting untuk diketahui oleh para pemangku kepentingan di sektor ekonomi karbon.
Pajak Karbon dan Kebijakan Terkait
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan pajak karbon sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang pajak karbon yang mencakup program pengungkapan sukarela oleh Wajib Pajak.
Regulasi ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan emisi GRK oleh pelaku usaha.
Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023, dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Mekanisme ini meliputi perdagangan emisi dan offset emisi GRK. Regulasi yang ada pada dasarnya menetapkan kerangka kerja untuk perdagangan karbon, termasuk prosedur validasi, verifikasi, dan pelaporan.
Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan karbon diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya dan mematuhi standar yang telah ditetapkan.
Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon (CCS/CCUS)
Regulasi terkait penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023.
Regulasi ini mencakup tahapan pelaksanaan, dari perencanaan hingga penutupan kegiatan CCS/CCUS, serta kewajiban monitoring dan pelaporan oleh kontraktor.
Penutupan kegiatan CCS atau CCUS harus mematuhi standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik.
Kerangka Kerja Nasional untuk NDC dan NEK
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap Nationally Determined Contribution (NDC), dengan target pengurangan emisi GRK sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline emisi GRK.
Peraturan ini juga menetapkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai nilai terhadap setiap unit emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan ekonomi.
Peluang dan Tantangan bagi Investor dan Pelaku Industri
Bagi investor dan pelaku industri, kebijakan dan regulasi di Indonesia membuka peluang investasi di sektor ekonomi karbon, terutama dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan pengurangan emisi, pengembangan teknologi CCS/CCUS, serta proyek perdagangan karbon.
Namun, tantangan juga ada, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, kebutuhan validasi dan verifikasi, serta dinamika pasar karbon global.
Dalam mengejar peluang ini, para pemangku kepentingan harus memahami dan mematuhi kerangka kerja regulasi yang berlaku di Indonesia.
Dengan demikian, mereka dapat secara efektif berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang timbul dari kebijakan karbon ini.
Kesimpulannya, kebijakan dan regulasi ekonomi karbon Indonesia memberikan landasan bagi pelaku industri dan investor untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi GRK, sejalan dengan komitmen global terhadap perubahan iklim.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini, investor dan pelaku industri dapat memosisikan diri untuk sukses dalam sektor ekonomi karbon yang sedang berkembang di Indonesia.
Gambar header: Freepik.
