Merespons isu perubahan iklim yang semakin parah, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan memajukan ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Artikel ini bermaksud memberikan ringkasan komprehensif mengenai kebijakan pajak karbon yang diimplementasikan, yang penting untuk dipahami oleh para pelaku industri yang ingin terlibat dalam sektor ekonomi karbon di Indonesia.
1. Pemungutan Pajak Karbon
Pajak karbon dikenakan pada emisi karbon yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan ini mengacu pada dua elemen utama, yakni peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.
Secara umum, ini mencakup strategi penurunan emisi, sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT), serta keselarasan dengan kebijakan lain.
2. Subjek Pajak
Subjek pajak karbon meliputi individu atau entitas yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
Ini mencakup berbagai sektor industri dan bisnis, memastikan bahwa mereka yang berkontribusi terhadap emisi karbon dapat bertanggung jawab dengan memberikan kontribusi keuangan terhadap mitigasi dampaknya.
3. Kewajiban Pajak dan Tarif
Kewajiban pajak terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
Tarif pajak karbon sendiri ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram CO2 ekuivalen (CO2e).
Apabila harga pasar lebih rendah dari Rp30 per kilogram CO2e, maka tarif pajak karbon ditetapkan minimal sebesar Rp30.
4. Pengaturan dan Konsultasi
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pajak karbon, perubahan tarif, dan dasar pengenaan pajak diatur oleh Kementerian Keuangan setelah konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Hal ini menunjukkan pendekatan yang kolaboratif dan terinformasi dalam menetapkan kerangka kerja pajak karbon.
5. Alokasi Pendapatan
Pendapatan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menggunakan penerimaan pajak karbon secara strategis untuk memerangi dampak perubahan iklim.
6. Insentif untuk Wajib Pajak
Pelaku industri yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi, pengimbangan emisi karbon, atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan lingkungan dapat menerima pengurangan pajak karbon.
Ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis yang berkelanjutan.
7. Administrasi Pajak
Administrasi hak dan kewajiban terkait pajak karbon diatur sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku.
Ini memastikan bahwa proses pemungutan dan pelaporan pajak karbon terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional yang ada.
Kesimpulan
Implementasi pajak karbon di Indonesia merupakan langkah progresif dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Upaya ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku industri untuk menjalankan kewajiban mereka terkait emisi karbon.
Dengan memahami kebijakan yang ada, perusahaan punya peluang untuk menavigasi ekonomi karbon di Indonesia dengan lebih baik, berkontribusi terhadap upaya lingkungan, dan memanfaatkan insentif yang tersedia untuk pengurangan emisi.
Gambar header: Freepik.
